 |
| Perjuangan beberapa klub Liga 2 2022 untuk melanjutkan kompetisi sudah mendapat kepastian. Kompetisi sudah dipastikan tak bisa lanjut sebelum KLB PSSI. |
Jakarta | buser-investigasi.com
Perjuangan beberapa klub Liga 2 2022 untuk melanjutkan kompetisi sudah mendapat kepastian. Kompetisi sudah dipastikan tak bisa lanjut sebelum KLB PSSI.
Hal ini diungkapkan Menpora Zainudin Amali setelah menerima perwakilan 15 klub Liga 2 di Kantor Kemenpora, Senin (30/1/2023). Kehadiran klub-klub ini untuk melaporkan update mereka dalam perjuangannya melanjutkan kompetisi.
Sebelumnya sebanyak 15 klub tersebut mendeklarasikan ingin kompetisi lanjut setelah Owner's Meeting Liga 2, Selasa (24/1). Dalam kesempatan sebelumnya juga, sebanyak 10 klub Liga 2 juga sudah menemui Zainudin Amali untuk melaporkan keputusan PSSI yang dianggap sepihak memutuskan penghentian kompetisi.
Setelah dua pekan setelahnya, kini perjuangan mereka sudah mendapatkan kepastian. Kompetisi sudah tak memungkinkan untuk dilanjutkan dalam waktu dekat.
"Sebelumnya saya melaporkan ke Pak Presiden (Joko Widodo), lalu diminta cari jalan keluar. Kemudian klub-klub rapat dan diskusi dengan PSSI dan PT LIB," kata Zainudin Amali, saat memberikan keterangan.
"Tadi teman-teman Liga 2 menyampaikan poin diskusi mereka antara PSSI dan PT LIB. Secara garis besar, sebelum KLB nampaknya kompetisi ini belum bisa jalan dilihat dari sikap PSSI dan LIB," ujarnya menambahkan.
Dijelaskan Amali, pemerintah menginginkan kompetisi lanjut. Tapi pemerintah tak bisa mengintervensi karena bertentangan dengan FIFA.
Harapan Amali, pengurus PSSI yang baru nanti bisa memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para klub untuk melanjutkan kompetisi. Sehingga nasib klub-klub yang menginginkan kompetisi dijalankan tak terombang-ambing.
"Mereka punya harapan ke pemerintah yang bisa menyampaikan ke pengurus baru. Saya juga akan lapor ke presiden, sebelum 7 Juli sebagaimana ketentuan AFC (Liga 2) sudah harus selesai," tutur Amali.
"Bagaimanapun caranya. Teman-teman meyakini ini harus selesai. Apa yang menjadi hambatan semoga akan ketemu jalan keluar. Pemerintah memfasilitasi, tetapi tak intervensi. Apa yang sudah menjadi keputusan ya terima saja, tak bisa memaksakan kompetisi," ucapnya. (dt)
