 |
| Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah jangan hanya menjual mimpi terkait mewujudkan “Transportasi Rendah Karbon Inklusif di Indonesia” dengan membangun transportasi publik khususnya di kawasan Mebidang Provinsi Sumatera Utara. |
MEDAN | buser-investigasi.com
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah jangan hanya menjual mimpi terkait mewujudkan “Transportasi Rendah Karbon Inklusif di Indonesia” dengan membangun transportasi publik khususnya di kawasan Mebidang Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe melalui Sekretaris Jaya Sinaga Senin (30/1), menyikapi bantuan Pemerintah Inggris melalui program Partnering for Accelerated Climate Transitions ( UK-PAC). Pelaksana dari program itu yakni Stockholm Environment Institute di University of York (UK), Clean Air Asia dan Center for Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada.
Diketahui Pemprov Sumut telah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi.
Salah satunya perubahan yang dilakukan antara lain penetapan prioritas pembangunan Provinsi Sumut, dimana terdapat delapan prioritas. Pada prioritas ketiga yakni pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.Prioritas itu salah satunya diimplementasikan melalui program pengembangan transportasi massal berbasis jalan (BRT) Mebidang yang saat ini sedang berjalan.
Jika didefinisikan Transportasi Rendah Karbon Inklusif adalah bagaimana menciptakan transportasi dalam rangka mengurangi emisi gas ruang yang dimata dunia memang Negara Indonesia sebagai Negara paru-paru dunia. Hanya saja dari segi omset, konsep serta peraturan yang berlaku maka perlu ada penjelasan.
Menurut Jaya Sinaga bahwa sumber dana program tersebut bersumber dari pinjaman World Bank atau Bank Dunia sehingga Pemerintah harus lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran ini dikarenakan yang namanya pinjaman maka harus dikembalikan sesuai dengan MoU antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Pemerintah jangan sampai menjadi hanya jual mimpi karena ada sembilan kawasan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendukung program ini yang apabila itu dilakukan Pemerintah pasti mimpi itu bisa terwujud," ungkap Jaya.
Sekarang berdasarkan data (by data) ada pergerakan orang yang masuk ke Kota Medan yang setiap harinya mencapai 1.750.000 ribu orang. Siapakah siapa itu?, Itu adalah pengguna sepeda motor, pengguna transportasi umum dan lainnya.
Implementasi program angkutan umum massal berbasis jalan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah perkotaan mebidang akan ada penambahan sebanyak 315 unit bus di Kota Medan dengan 17 Koridor yang berdampak terhadap kemacetan dikarenakan penambahan volume kendaraan khususnya bagi badan jalan yang tidak memungkinkan. Permasalahan yang muncul masyarakat akan naik ke bus ini apabila ada ketepatan waktu, kepastian tiba dan kepastian berangkat serta pelayanan yang prima
Oleh karenanya diharapkan bus ini harus lebih istimewa dari mobil pribadi sehingga penumpang mau untuk naik bus ini . "Hari bisa kita lihat BTS ada 5 koridor di Kota Medan dan perlu dipertanyakan bagaimana grafik penumpang ini bertambah atau menurun . Kenapa penumpang jumlahnya terus menurun karena mereka mengalami kemacetan dan banyaknya pengalihan arus lalu lintas yang tidak memastikan kendaraan bus itu tiba di titik akhir sesuai dengan tujuan nya dari titik nol sampai ketitik akhir," tambahkan Jaya Siaga
Perlu disampaikan bahwa adapun definisi BRT adalah memastikan penumpang harus tiba tepat waktu . Mengapa Organda mengatakan jangan dulu menjual mimpi. ini dulu diselesaikan supaya mimpi itu terwujud karena uang itu berupa pinjaman bukan hibah dan dana yang bersumber dari APBN.
Kalau penumpang yang naik sedikit otomatis operator nantinya tidak bisa mencapai target maka dan pasti mengalami kerugian. Dari sisi pengusaha ini juga menjadi kekhawatiran yang harus dipertimbangkan disebabkan tidak adanya jaminan berusaha.
"Kita sudah bertemu dengan beberapa konsultan terkait ini masalah dulu yang harus kita selesaikan ada gak selama ini wawancara kepada masyarakat, pengguna transportasi tentang bagaimana mereka akan menaiki BRT ini," ujar Jaya.
Pada porsi lain, tentang aturan yang harus ditegakkan, contoh Mahasiswa, serta Pelajar yang masih SD dan SMP masih tampak bebas menggunakan sepeda motor ke sekolah. Padahal para pelajar ini juga sebagai segmen penumpang yang salah satunya diharapkan karena dia menerima subsidi. Hanya kembali lagi ke sisi pelayanan yang diberikan apakah ada jaminan bagi mereka bisa sampai sesuai dengan waktu yang ditentukan ke tempat tujuannya masing-masing, tentu masih diragukan karena masih banyak timbulnya kemacetan dan badan jalan yang digunakan untuk pasar dan tempat jualan dan untuk tempat parkir. (Ok)
