 |
| PSMS Medan mengancam akan menggugat PSSI secara perdata maupun pidana. Langkah tersebut diambil karena tidak adanya kejelasan dari PSSI terkait hak PSMS Medan untuk bisa mendaftar sebagai voters di Kongres PSSI mendatang. |
MEDAN | buser-investigasi.com
PSMS Medan mengancam akan menggugat PSSI secara perdata maupun pidana. Langkah tersebut diambil karena tidak adanya kejelasan dari PSSI terkait hak PSMS Medan untuk bisa mendaftar sebagai voters di Kongres PSSI mendatang.
Seperti diketahui, PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 16 Februari 2023. Hingga saat ini H-2, PSMS Medan belum juga bisa mendaftar sebagai voters.
Ancaman mempolisikan tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) yang menaungi PSMS, Andry Mahyar Matondang. Awalnya Andry menjelaskan bahwa saat ini mereka mendatangi Kantor PSSI di Jakarta.
"Kedatangan kami tak lain untuk mempertanyakan hak kami sebagai voters. Karena kami tak kunjung bisa mendaftar secara online, makanya kami datang untuk mendaftar secara offline (datang langsung)," kata Andry Mahyar Matondang dari manajemen PSMS Medan, Selasa (14/2).
Selain Andry, Direktur Utama (Dirut) PT KMI Arifuddin Maulana Basri yang merupakan menantu Gubernur Sumatera Utara juga ikut serta. Salah satu pemain PSMS Medan di Liga 2 2022-2023, M Fardan Harahap, juga terlihat ikut mendatangi Kantor PSSI.
Namun sayang, tidak ada pengurus PSSI yang dapat mereka jumpai dan hanya diterima oleh resepsionis Kantor PSSI. Selain itu, mereka kemudian mencoba berkomunikasi dengan salah satu panitia KLB dan meminta mereka menghubungi langsung Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
"Kami tadi sempat berkomunikasi dengan panitia KLB bernama Desi lewat telepon, dia mengatakan bahwa untuk permasalahan ini ia sarankan langsung ke Yunus Nusi (Sekjen PSSI)," ujarnya.
Lebih lanjut Andry mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu sampai malam ini alias ultimatum ke PSSI terkait nasib hak mereka sebagai pemilik suara (voters). Jika tidak ada kejelasan, mereka mengancam akan mempolisikan PSSI.
"Setelah dari kantor PSSI, kami manajemen yang ada di Jakarta ini menggelar rapat internal dan jika sampai nanti malam tak kunjung ada kejelasan, kami akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk PSSI," tegasnya.
Mereka menuding, PSSI tidak profesional dan tidak bisa memisahkan sepak bola dengan politik. Sehingga terkesan mencampuradukkan politik dan sepak bola.
"Seperti halnya yang sempat saya sampaikan sebelumnya ke media, kami menduga PSSI mencampuradukkan antara sepak bola dengan politik (terkait PSMS). Karena sampai detik ini kami PSMS tidak ada permasalahan hukum," tutupnya. (dtc)
