 |
| kantor kominfo Deli Serdang |
Deli Serdang | buser-investigasi.com
Dalam rangka menunjang program peyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayan masyarakat yang dilaksanakan perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, perlu mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Pers.
Bahwa bentuk kerja sama pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan Media Cetak, Media Siber dan Media Online tersebut meliputi penerbitan Advertorial, Galeri Poto, Banner, Iklan Layanan Masyarakan dan Liputan berita/Kegiatan Program live dan video steaming yang sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 62 Tahun 2021.
Namun semua itu di tiadakan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Deli Serdang atas diduga perintah Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
Dan yang ironisnya lagi pihak pemerintahan Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Komunikasi dan Infromasi (Kominfo) diduga "mendiskriminasi" sebagaian besar perusahan pers yang meliputi di daerah pemerintahan kabupaten Deli Serdang, Isunya atas perintah Bupati hanya ada satu media saja yang terjalin kontrak kerja sama dengan pemerintahan yakni media Tribun Medan dengan taksiran kontrak kurang lebih 300 juta setiap tahunnya.
Drs. Dani Hapianto Kabid Informatika dan Komunikasi Dinas Kominfo Deli Serdang melalui telepon selulernya saat dikonfirmasi mengakui, senin (18/09/2023) bahwa dia hanya mengetahui adanya kontrak tribun medan dengan kominfo sejak tahun 2021 hingga sekarang ini tahun 2023 dan pemberian tersebut dilakukan atas persetujuan Bupati.” Itu kontrak dilaksanakan Directur tribun melakukan audensi dengan Bupati Deli Serdang,” Bilangnya.
Jadi, kalau ada di tahun sebelumnya aku gak tau soal itu dan yang kontrak tersebut dilakukan hanya kepada satu media saja dan anggaran tersebut mengunakan anggaran Kominfo.
Hal senada juga diungkapkan Roy Nasution salah satu wartawan online yang bertugas di deli serdang dan juga sebagai humas di Community of journalist mengakui heran dengan adanya media tunggal yang diberikan bantuan dana melalui Dinas Kominfo.” Ini apa uang Bupati pribadi se enaknya memberikan kepada satu media saja .” Bilangnya dengan kesal
Dijelaskannya lagi, bahwa monopoli terhadap anggaran dan hanya di berikan kepada satu media itu sama sekali tidak diperbolehkan karena membangun Deli Serdang ini bukan dari satu Media saja sehingga meyebapkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan kegaduhaan dikalangan para kuli tinta.” Ini harus di usut dan kita minta kepada penegak Hukum untuk memeriksa anggaran Kominfo ini mengigat pemberian anggaran hanya kepada satu media saja.” Tandasnya.
Saya harapkan kepada rekan-rekan Media sudah saatnya kita bersatu dan mempertanyakan soal pemberian kerjasama hanya kepada satu media saja dan ini harus di usut tuntas dan bila perlu kita akan melakukan aksi agar penegak Hukum melakukan pemeriksaan terkait adanya monopoli anggaran di Dinas Kominfo Deli Serdang ini. (Tim)
