![](https://1.bp.blogspot.com/-qVY-bn31TzY/XrFy5r66FDI/AAAAAAAAAI8/mHvV8tJA6188UvR5FeMPGET0IpbvxB4IgCLcBGAsYHQ/s1600/-kompas.jpg)
![]() |
Apel Ops Mantap Brata 2023-2024, Kapolresta DS: Pengecekan Akhir Kesiapan Personel |
DELI SERDANG | buser-investigasi.com
Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
Personel yang dilibatkan di seluruh Indonesia sebanyak 261.695 orang.
![]() |
Apel Ops Mantap Brata 2023-2024, Kapolresta DS: Pengecekan Akhir Kesiapan Personel |
Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob terbagi dalam empat wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam tujuh zonasi.
"Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan bisa terselenggara dengan aman dan lancar," kata Kapolresta.
Pemilu 2024, sebut Kapolresta, adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sebagai titik penentuan masa depan bangsa.
Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024, maka Polri didukung TNI, kementerian/lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya, menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Dalam pidatonya juga, Kapolri meminta agar seluruh personel untuk siap siaga di daerah yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tingkat kerawanan tinggi. Begitupun, semua daerah harus dipandang sama agar tidak menjadi kelengahan.
Terus melakukan maping potensi konflik sosial secara detil di wilayah masing-masing dan selesaikan konflik hingga ke akar masalahnya. Apabila terhadap konflik yang mengganggu Kamtibmas, pastikan pengerahan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Terkait bencana alam, koordinasi harus dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan SAR Nasional. Dengan demikian, pemetaan daerah rawan bisa dilakukan dengan baik.
Ikut serta dalam apel tersebut, Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan; Dandim 0204/DS, Letkol CZI Yoga Febrianto SH MSI; Kajari Deli Serdang, Dr Jabal Nur SH MH; Dansubdenpom Lubuk Pakam, Lettu CPM Alpondo Siahaan, Anggota Komisioner KPU Deli Serdang, Timo Dahlia Daulay; Pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang, KH Amir Panatagama; para pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, kepemudaan dan lainnya. ( Candra )