 |
| Kemana Dana Epokir Anggota Dewan Labura? Rahmat Thedorus Simamora: Hebat Kali Labura Ini |
MEDAN | buser-investigasi.com
Aplikasi e-Pokir menjadi salah satu aplikasi E-Gov yang mendukung kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya ke DPRD kemudian DPRD dapat mengajukan aspirasi masyarakat untuk diproses lebih lanjut. Sejumlah daerah sudah menerapkan E-pokir, lalu bagaimana dengan Pemkab Labura?
E-Pokir merupakan kepanjangan dari elektronik pokok-pokok pikiran dewan. Namun untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dana E-pokir tak direalisasikan. Kemana dananya?
 |
| Kemana Dana Epokir Anggota Dewan Labura? Rahmat Thedorus Simamora: Hebat Kali Labura Ini |
Dalam Rapat Paripurna, Kamis, 20 Juni 2024 saat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan Nota Pengantar Ranpernda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2023, isu dana E-Pokir kembali dimunculkan.
Rahmat Theodorus Simamora dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P) kembali menggaungkan bagaimana dana E=pokir yang tak kunjung didapatkan oleh Anggota Dewan DPRD Labura.
Pemkab Labura yang dihadiri Bupati tak mampu menjawab dan enggan memberikan keterangan tentang dana E-Pokir di "Tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok" tersebut.
Wartawan mencoba melakukan konfirmasi dengan Sekdakab Labuhanbatu Utara, Muhammad Suib Sitorus tentang ada nya singgungan dan pendapat dari Anggota Dewan Rahmat Theodorus Simamora yang juga Ketua pansus LKPD, Sekda Kabupaten Labura, M. Suib hanya menyebut akan dilakukan pembahasan dianggaran selanjutnya.
"Terkait hal tersebut sebagaimana langsung ditanggapi oleh Ketua DPRD selaku pimpinan rapat akan menjadi perhatian bersama dalam pembahasan anggaran berikutnya"jelasnya singkat.
Rahmat Theodorus Simamora saat dimintai keterangan, Sabtu (22/06) menyebut jika alasan Pemkab Labura tentang hal ini sudah lazim dan sudah sering didengar. Namun nyatanya tak akan ada pembahasannya.
"Dari dulu gitu nya ketua, tetap nol kuadrat nya itu. Gak akan dibahas itu. Padahal dari Audit BPK, Pemkab Labura mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ntah dimannya yang wajar", ujarnya.
"Mirislah ketua. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Labura ini lah yang tertinggal. EPokirnya saja dirampas. Bagaiaman wakil rakyat boleh menampung aspirasi masyarakat?" sambungnya.
"Inilah Labura Hebat. Hebat kali pun. Sangkin hebatnya tak terbilangkan lagi" tutupnya.
Rahmat Theodorus Simamora juga menjelaskan jika di Indonesia cuma dua kepala daerah yang tidak memberikan E-pokir pada dewan nya.
“Mengutip pembicaraan salah satu pemateri bimtek DPRD Labura di Batam. Salah satu kabupaten di Bangka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara yg hebat itu? Dan menurut pemateri bimtek DPRD Labura di Bali, KPK layak memeriksa serta mengaudit Bupati Labura Hendriyanto Sitorus. SE sehingga nanti kepala daerah Labura menjadi lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya”, ujarnya. (mar)
