 |
| Perwakilan Aksi Demo 3 Orang dari pihak Gempala Deliserdang saat mediasi di Kantor BKPSDM Deliserdang, Rabu, 24 Juli 2024 (ES) |
Pakam | buser-investigasi.com
Aksi demontrasi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan & Pembangunan (GEMAPALA) Deli Serdang menggelar aksi demo di Depan kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (24/7).
Dalam orasinya, ketua GEMAPALA Arnold Perjuangan Manurung S.Si, menyuarakan, menduga mantan eks Bupati Deli Serdang H.M. Ali Yusuf Siregar telah memperjual belikan jabatan (melantik) di masa-masa akhir jabatannya tertanggal 22 April 2024, terkait pelantikan ke -89 Pejabat di Pemkab Deli Serdang
 |
| Aksi demontrasi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan & Pembangunan (GEMAPALA) Deli Serdang menggelar aksi demo di Depan kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (24/7). |
Arnold menyebut mantan Bupati Deli Serdang tersebut diduga telah menyalahgunakan jabatannya yang dimana dinilai cacat hukum.
Hal tersebut memacu pada undang-undang Permendagri pasal 71 nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014, tentang (ayat dua).
 |
Aksi demontrasi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan & Pembangunan (GEMAPALA) Deli Serdang menggelar aksi demo di Depan kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (24/7). |
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota, dilarang melakukan pergantian pejabat (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.
Sambung Arnold, Dugaan cacat hukum dalam proses pelantikan tersebut juga didasari atas dugaan pemberhentian dua Pejabat yaitu, Kabag Umum Sekdakab Bupati Deliserdang dan Sekretaris PMD ( Pemerintah Masyarakat Desa), sebelumnya yang merupakan tindakan yang tidak sah
 |
Aksi demontrasi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan & Pembangunan (GEMAPALA) Deli Serdang menggelar aksi demo di Depan kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (24/7). |
"Sesuai unsur undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, pergantian pejabat harus menempatkan posisi sesuai dengan ruang Eselon atau tingkatan jabatan strukturalnya, sehingga pergantian pejabat menjadi non job dinilai sudah menyalahi aturan, ujar Arnold saat menyuarakan aspirasinya di depan kantor Bupati Deli Serdang.
Dari pantauan awak media, dari kantor Bupati Deli Serdang, para demonstran berpindah ke lokasi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deliserdang, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas BKPSDM, serta meminta kepada demonstran untuk tetap tetap sportif menggelar aksi damainya, serta kadis juga menerima aspirasi para demonstran dengan menggundang beberapa perwakilan untuk berdiskusi atas tuntutan para demonstran diruang kerjanya.
Setelah dinilai kurang puas atas hasil dari mediasi dengan Kepala Dinas BKPSDM Deliserdang, massa aksi pun berlanjut ke - Bawaslu Deliserdang, Febryandi Ginting menjelaskan bahwa terkait dengan pelantikan ke 89 Pejabat di Pemkab Deliserdang tertanggal 22 April 2024 lampau itu, surat yang telah di terima oleh pihak Bawaslu dari Dinas BKPSDM Deliserdang, terterah 79 Orang Pejabat, dan dua Pejabat yang telah ikuti lelang Jabatan untuk Tinggi Pratama akhirnya non job, karena belum mengantongi surat ijin dari Kemendagri, ucap Febryandi Ginting saat di konfirmasi wartawan
Lanjut Febryandi Ginting menegaskan, bahwa dirinya tidak ada dukung mendukung balon Bupati tertentu, Bawaslu Deliserdang hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Pengawas Pemilu
Serta bila ada yang memberitakan terkait dirinya yang di katakan bermain black Campaingn terhadap Balon Bupati Deliserdang Drs Yusuf Siregar, itu tidak benar, hal tersebut hanya merupakan kepentingan atau pun pesanan dari pihak - pihak yang menginginkan mengoreng - goreng supaya suasana di Pilkada serentak di Deliserdang ini semangkin memanas, ujar Febryandi Ginting (SR/ES)
