
![]() |
LHK Sumut Bongkar Pemangaran Lahan 48 Hektar Milik Negara Di Kecamatan Pantai Labu |
Deli-Serdang l buser-investigasi.com
Menurut penuturan dari Camat Pantai Kabupaten Deliserdang, M. Faisal Nasution S.STP. M.AP, menjelaskan bahwa pihak Kecamatan Pantai Labu saat terjadinya pembongkaran hanya sekedar mendampingi pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara (Sumut), ketika melakukan pembongkaran pagar yang terbuat dari seng menglilingi luas lahan 48 Hektar di lokasi Dusun lll Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu, yang diklaim milik Negara tersebut tutur Faisal kepada Wartawan Minggu 23 Februari 2025
Lanjut Faisal, Muspika Kecamatan Pantai Labu pun telah turun ke lokasi, serta sepengetahuan saya terkait dengan lahan/tanah 48 Hektar yang telah di bongkar oleh pihak LHK Sumut bersama dengan warga Regemuk tersebut memang benar kawasan Hutan Lindung milik Negara, yang telah diusahai tambak udang lebih dari 30 tahun , kalau tidak salah usia saya (Faisal) masih muda masa itu tambak ini sudah ada berdiri disini ucap Faisal
Terkait siapa pemilik tambak udang yang mengusahai lahan 48 Hektar tersebut Faisal tidak tau persis, tetapi kalau penyewahnya Ia tau yaitu bernama Albert, dan bila Abang ingin lebih terperinci dan detailnya tanyak kan saja langsung ke lokasi tambak yang terdapat di dusun lll Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu, tidak jauh dari Polsek bang, seru Faisal
Ditempat terpisah Kapolsek Pantai Labu Iptu Sujarwo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak diberitahukan sebelum nya kalau pihak LHK hendak membongkar Pagar Tambak Udang itu, kami hanya diberikan khabar bahwa pihak LHK Sumut hanya melakukan Inspeksi atau monitoring saja kelokasi pemagaran Hutan Lindung milik Negara tersebut
Untuk mencegah hal hal yang tak di inginkan personil Polsek P.Labu dan saya sendiri wajib turun ke lokasi sebagai Pengaman semata untuk mencegah hal hal tak di ingin akan terjadi jelas Iptu Sujarwo
Kasatpol PP Deliserdang Marzuki, menyatakan benar bahwa pagar seng yang mengelilingi 48 Hektar tersebut telah di bongkar pada hari itu jua
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang Elinasari Nasution SP. MM, juga menyatakan hal yang senada, kami itu hanya sekedar mendampingi saja bang, karena lokasi tersebut berada di Kabupaten Deliserdang jadi kita wajib ikut mendampingi, tetapi sepenuhnya itu adalah gawean LHK Sumut
Kepala Dinas (Kadis) Lingkup Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Ir.Juliana Siregar M.AP, ini tidak boleh di biarkan sebab ini lahan adalah milik Negara, harus dibongkar, biar kalian tau sebanyak 3 juta lebih hutan lindung di Sumatera Utara ini saya saja tidak berani memagari nya, apa dasar hukumnya hingga hutan lindung ini kalian pagar, hardik Juliana kepada para pekerja yang berada didalam lokasi pagar tambak udang tersebut
Dengan tegas Juliana mengatakan hari ini juga harus tuntas di bongkar pagar seng yang mengelilingi 48 Hektar lahan hutan lindung ini, tegasnya
Sebelumnya LSM TriNusa, Tri Nusantara Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menyoalkan terkait pemangaran lahan hutan lindung tersebut ke salah satu pegawai LHK Sumut, tetapi tidak digubris sedikit pun, ucap Ketua LSM TriNusa dilokasi Pembongkaran pagar seng di dusun lll Desa Regemuk,nama Oknum LSM tersebut tidak bersedia dimuat di Media ini, dan akhirnya pihak LSM TriNusa menyerahkan Bundelan berkas kepada pihak LHK Sumut dilokasi dusun lll Desa Regemuk
Tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Tingkat ll Deliserdang Agustiawan Saragih, dalam stetmannya menyatakan bahwa Persoalan pemangaran lahan hutan lindung milik Negara seluas 48 Hektar tersebut, yang telah diusahi tambak udang akan dibawa ke- Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Tingkat ll Deliserdang
Kita akan memanggil seluruh pihak baik pihak LHK Sumut, pihak yang mengusahai lahan 48 Hektar tersebut dan Unsur lainya yang berkaitan dengan permasalahan pemangaran lahan hutan lindung tersebut, pungkas Agustiawan kepada Wartawan
Tufoksi DRPD Tingkat ll Deliserdang hanya sebatas memediasi, mendudukan personal dan menyelesaikan nya dengan damai bukan sebagai penentu keputusan hukum yang berlaku, tutup Agustiawan Saragih (ES)