 |
| PT. TUN Swindu Akui Kantongi TORA 48 H Lahan Hutan Lindung di Pantai Labu, Kades Regemuk Mulyadi: Tidak Ada Itu |
Deli- Serdang l buser-investigasi..com
Usai diperiksa oleh Ombudsman, Kepala Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Mulyadi, menyatakan saat ditanyakan terkait dengan pemagaran lahan 48 Hektar Hutan lindung di lokasi Dusun lll Desa Regemuk, Mulaydi menjawab pertanyaan dengan tenang dan menyatakan dengan fakta bahwa dirinya telah melarang pihak PT.TUN Swindu, supaya jangan memasang Pagar diatas lahan 48(empat puluh delapan) Hektar Hutan Negara tersebut, tetapi larangannya tidak di hindahkan oleh pihak PT TUn Swindu, ucap Mulyadi kepada Wartawan saat, Jumat 28 Februari 2025
Sambung Mulyadi, masyarakat Desa Regemuk pun juga turut melarang agar lokasi hutan lindung itu jangan di Pagar
Lebih lanjut Mulyadi menegaskan lebih terperinci terkait dengan Sertifikat Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang diklaim pihak PT.TUN Swindu telah mengantongi nya, hal tersebut dibantah langsung oleh Mulyadi, tidak benar itu bang bahwa mereka telah memegang sertifikat TORA diatas Lahan 48 Hektar Hutan Lindung Milik Negara tersebut, bohong itu bang
Apa dasarnya mereka memiliki Sertifikat TORA, diatas lahan Hutan lindung tersebut, itu hanya klaim mereka saja bang, tegas Mulyadi
Ditempat terpisah Camat Pantai Labu Kabupaten Deliserdang, M.Faisal S.TTP, menjelaskan bahwa dirinya satu suara dengan Kades Regemuk saat di mintai keterangan di kantor Ombudsman Medan, dengan hal yang senada bahwa pihak PT TUN Sewindu benar membuat usaha Tambak Udang di atas lahan 48 Hektar Hutan Lindung tersebut sejak tahun 1988, berarti mereka telah mengusahai 48 Hektar Hutan Lindung tersebut selam 37 tahun
Serta Faisal pun bersama dengan Muspika Pantai Labu telah melarang supaya PT TUN Sewindu jangan memagari Hutan Lindung tersebut, sebab hal itu ilegal, melanggar hukum, hutan lindung di usahai Tambak Udang, tetapi tidak didengarkan pemilik PT TUN Sewindu tersebut, dan memaksakan diri tetap memagari Hutan Lindung tersebut
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD Tingkat ll Deliserdang, Agustiawan Saragih menyatakan, bahwa akan memanggil seluruh pihak terkait dan juga pihak PT. TUN Sewindu, untuk membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP), supaya persoalan ini tidak menjadi melebar, karena hutan lindung itu adalah milik Negara tidak ada yang boleh mengusahai nya
Hutan lindung itu fungsinya untuk menjaga ekosistem dan keseimbangan alam dilokasi Pantai Labu, yang harus tetap dijaga dan rawat pungkas Agustiawan Saragih (ES/sr)
