 |
| Setelah Resmi Dilantik, Bupati Langkat H. Syah Afandin Ikuti Retret Akmil di Magelang |
MAGELANG | buser-investigasi.com
Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di monumen Nasional (Monas) jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, atau yang akrab di sapa Bang Ondim ini, langsung berangkat ke Akademi Militer (AKMIL) Magelang untuk mengikuti retret kepemimpinan bagi 505 kepala daerah se-Indonesia gelombang pertama, Jumat (21/2/25).
Dalam konteks pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik. Retret bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Salah satu contoh retret dalam pemerintahan adalah Retret Kepala Daerah, yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang. Dalam kegiatan ini, para kepala daerah mengikuti berbagai agenda yang mencakup sesi pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, kegiatan seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris juga menjadi bagian dari program ini untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.
Materi Retret Kepala Daerah 2025
Dilansir dari beberapa sumber, Bupati
Langkat H. Syah Afandin, SH, membocorkan sejumlah agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang. Berikut rinciannya.
1. Orientasi Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan
Setiap kepala daerah baru akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan daerah. Materi ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui para Direktorat Jenderal (Dirjen). Pembekalan ini mencakup kewenangan kepala daerah, regulasi penting, serta strategi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan transparan.
2. Manajemen Keuangan dan Pengelolaan APBD
Kementerian Keuangan akan memberikan materi terkait tata kelola anggaran daerah. Kepala daerah akan dibekali pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan APBD agar lebih efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan pembangunan daerah bisa berjalan optimal dan transparan.
3. Hukum, Politik, dan Stabilitas Keamanan Daerah
Kepala daerah harus memahami aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Materi ini akan membahas regulasi hukum daerah, tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, serta strategi menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dengan pemahaman ini, kepala daerah bisa mengelola dinamika politik dan hukum di wilayahnya dengan lebih baik.
4. Manajemen Perubahan dan Inovasi Kepemimpinan
Salah satu materi yang direncanakan adalah manajemen perubahan, yang kemungkinan akan disampaikan oleh Prof. Rhenald Kasali. Kepala daerah akan belajar bagaimana menghadapi tantangan dalam perubahan kebijakan serta menerapkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Materi ini bertujuan untuk membentuk pemimpin daerah yang adaptif dan visioner.
5. Penguatan Kapasitas dan Keterampilan Kepemimpinan
Selain aspek teknis, kepala daerah juga akan dibekali keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Materi ini penting untuk memastikan mereka dapat memimpin dengan baik, membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak, serta merespons tantangan daerah dengan solusi yang efektif.
Pendanaan Retret Kepala Daerah
Masih dikutip dari Portal Informasi Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembiayaan retret di Magelang untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ, yang diterbitkan pada Kamis (13/2/2025). SE tersebut merevisi aturan sebelumnya (SE Nomor 200.5/628/SJ) yang semula mengatur bahwa pembiayaan retret berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Betul, dana pembekalan kepala daerah selama di Akmil Magelang pada 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri, karena Kemendagri memiliki mata anggaran untuk pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima Arya dalam keterangan resminya.
Menurut Bima, sebelumnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri membuka opsi agar biaya pembekalan dibebankan pada APBD. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memutuskan biaya tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri.
"Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab instansi kami sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah," ujar Bima.
Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah terpilih, terutama bagi mereka yang tidak berasal dari latar belakang birokrasi, sehingga dapat memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. (Candra)
