 |
| Dugaan Korupsi Bermodus Sedekah Jariah, DPC Gerindra Pasaman Barat Meminta APH Segera Periksa Perisai BPJS Ketenagakerjaan Ranah Batahan |
Pasbar | buser-investigasi.com
Ketika awak media menelusuri terkait kasus Dana Hibah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Pasaman Barat yang diberikan santunan kematian jelas tertulis dalam Papan Simbolis Rp.42 Jt, lalu diserahkan hanya Rp.37 Juta Rupiah kepada si penerima manfaat kematian atau ahli waris.
Daei informasi tersebut setelah adanya laporan warga yang menerima Dana santunan BPJS Tenaga Kerja kematian, hanya disantuni melalui pembayaran tunai Rp.35 juta rupiah, bahkan ada Rp.38 juta rupiah oleh Ketua Perisai BPJS Kecamatan Ranah Batahan.
Sehingga awak media langsung cek kebenaran dan konfirmasi kepada penerima manfaat Dana Hibah kematian Tenaga Kerja bermacam variasi, diserahkan Ketua BPJS Hadi Ismanto dengan mengatakan sedekah Jariah Rp.5 Jt rupiah di Desa Mulyo Rejo Kec. Ranah Batahan Kab.Pasaman Barat Sumbar, Rabu (12/03/2025).
"Sementara penerima manfaat hanya pasrah saat dikatakan ketua BPJS Kab. Pasaman Barat Hadi Ismanto, yang (5) Juta adalah sedekah jariah buat Anak Yatim dan Fakir Miskin, serta bantuan sedekah lainnya," Sebut warga penerima manfaat yang namanya yang tak mau di sebutkan.
Kemudian ketua BPJS Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Hadi Ismanto saat di konfirmasi, melalui pesan WhastApp,0822-1806-xxxx Rabu Pukul 14.12 Wib. terkait BPJS Tenaga Kerja Desa Baru Pasaman Barat.
Yang di berikan kepada nasabah penerima manfaat mengatakan, nanti dikabarin kembali ya Bang Saya butuh istirahat," Kata Hadi Ismanto.
Lalu awak media meminta tanggapan kepada Sekretaris DPC Gerindra H.Yulnefri Tanjung sebagai Partai Kader Gerindra Pasaman Barat.
Mengatakan ketika ada keluhan tentang (BPJS)Tenaga Kerja, terkait ada keluhan masyarakat harus disikapi dari segala element segera menindak lanjuti.
Dalam hal apa yang terjadi tentang BPJS tenaga kerja di Pasaman Barat, harus melalui jalur Hukum, atau adakan mediasi kepada masyarakat sesuai aturan yang sudah ditentukan untuk kepedulian kita kepada masyarakat.
"Jangan nanti cuma hanya di jadikan ajang manfaat oleh oknum-oknum BPJS ketenagakerjaan yang mengatasnamakan untuk sedekah jariah kepada anak yatim dan fakir miskin!, Ini kan terlalu naif, kalau la memang pihak BPJS ketenagakerjaan perduli kepada anak yatim dan fakir miskin kenapa harus 'memakan' hak dari orang yang terkena musibah (kemalangan) itu sendiri? Kenapa bukan dari instansi mereka sendiri?? Kalau la yang meninggal si ahli waris itu bapak nya sendiri, apa gak anak yatim juga si penerima (ahli waris) itu?? Kejam kan?!, ini tidak bisa dibiarkan Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menindaknya, kasihan untuk si penerima ahli waris kedepannya (selanjutnya)," tutup sekjen DPC Gerindra Pasbar tersebut. (Sk)
