 |
| Puslitbang Polri Gelar Supervisi di Polres Langkat: Perkuat Perlindungan Masyarakat di Dunia Digital |
Langkat | buser-investigasi.com
Dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan digital, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan Supervisi dan Penelitian di Polres Langkat, Selasa (18/3/2025) pukul 13.45 WIB.
Bertempat di Aula Wirasatya Polres Langkat, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penelitian Puslitbang Polri, Kombes Pol. S. Mohammad, SIK, didampingi oleh Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si. Sejumlah pejabat utama Polres Langkat, perwira, personel kepolisian, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat turut hadir sebagai responden dalam penelitian ini.
Dalam sambutannya, Kapolres Langkat menyampaikan apresiasi atas penelitian yang dilakukan Puslitbang Polri, yang bertujuan untuk meningkatkan strategi perlindungan masyarakat di era digital.
“Kami merasa terhormat atas kunjungan tim Puslitbang Polri yang membawa misi mulia. Dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan sudah menjadi tugas kami untuk memastikan masyarakat terlindungi dari potensi kejahatan online,” ujar AKBP David Triyo Prasojo.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kepolisian dalam menangani ancaman siber, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan digital.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, berbagai ancaman seperti penipuan online, penyebaran hoaks, cyberbullying, hingga kejahatan siber lainnya semakin marak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi langkah strategis untuk memformulasikan kebijakan dan strategi Polri dalam memberikan perlindungan lebih efektif bagi masyarakat.
Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman! Mari bersama-sama melindungi diri dari ancaman kejahatan siber.
Laporkan segala bentuk kejahatan digital kepada kepolisian agar tindakan preventif dan penegakan hukum bisa dilakukan secara optimal. (candra)
